News - Istilah Partai Coklat menyita perhatian publik usai disinggung oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Lantas, apa itu Partai Coklat yang disebut Yoyok?

Pada rapat kerja tersebut, Yoyok menyinggung bahwa TNI menjalankan netralitas dengan sangat baik, bahkan saking netralnya, anggota TNI tidak berani mendekat ke TPS ketika pemilihan umum berlangsung.

Yoyok juga mengulas kembali upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan Pilkada seperti money politic, black campaign, dan lain-lain, yang sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI, Agus Subiyanto.

Namun di tengah demokrasi Indonesia yang sekarang ini, menurut Yoyok TNI harus memberikan tindakan tegas jika menemukan kasus-kasus penyimpangan. Pasalnya, kata dia, demokrasi Indonesia saat ini berjalan dengan brutal.

Di tengah pendapatnya itu, Yoyok menyebut bahwa isu Pilkada yang saat ini sedang santer diperbincangkan adalah kehadiran Partai Coklat.

“Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat, enggak mungkin kalo kita enggak tahu kok,” ucapnya.

“Mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu netralitas TNI itu untuk negara, paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang enggak bener, mau sampai kapan?,” tanya Yoyok.

Menurut Yoyok, 2/3 dari Kepala Daerah yang ada di Indonesia bermasalah dengan hukum. Sisa 1/3-nya kata Yoyok mungkin karena belum bermasalah.

“Kalau netral dalam artian pilihannya, silakan, tapi kalau misalkan kalau di depan mata sudah ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkap Pak,” kata Yoyok.

Ia berharap ke depannya, TNI mengambil peran yang lebih lagi dalam menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil.