News - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ongku Parmonangan Hasibuan mengusulkan agar penyelenggara pemilu berasal dari partai politik agar biaya lebih murah.
Usulan itu disampaikan Ongku saat rapat evaluasi Pemilu 2024 bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
"Dengan adanya seperti itu (penyelenggara dari parpol) maka saksi otomatis tidak perlu lagi. Karena penyelenggara itu sendiri orang parpol. Biayanya lebih murah," kata Ongku di ruang rapat Komisi II DPR RI.
Menurut Ongku, penyelenggara pemilu tidak harus independen sebagaimana yang berlaku saat ini. Ongku memandang independensi hanyalah pepesan kosong.
Pasalnya, kata dia, fakta di lapangan, tidak ada penyelenggara yang benar-benar independen. Ia menduga semuanya terafiliasi dengan pihak tertentu.
"Menurut saya, ke depan itu penyelenggara ini enggak usahlah kita bicara penyelenggara itu harus independen dan sebagainya. Karena independen itu cerita kosong," tutur Ongku.
Ia pun meminta agar penyelenggara pemilu kembali diserahkan kepada parpol agar saling mengawasi. Ongku mengusulkan masing-masing parpol mengutus perwakilannya di KPU dan Bawaslu.
"Jadi, enggak usahlah ada pansel-pansel seleksi itu mahal ongkosnya untuk pansel itu," ucap Ongku.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Alasan Komnas HAM Mendorong Penggunaan E-Voting dalam Pemilu
Feri Amsari Bicara Kerusakan Demokrasi Kepemiluan di Era Jokowi
PDIP Dorong Rekayasa Koalisi usai Presidential Threshold Dihapus
Respons Parpol Setelah MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Populer
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
Perjanjian Asuransi Pascaputusan MK: Apa yang Saja Berubah?
Razman Arif Buat Ricuh Persidangan Hotman Paris di PN Jakut
Kemenhub Panggil Bos Air Minum Imbas Kecelakaan di GT Ciawi
Anggaran Rp50 M Badan Haji & Umrah Hilang, DPR: Dicopet Siapa?
Nelangsa Warga Perumahan Tambun Bekasi, Tergusur Meski Punya SHM
Masa Depan AI di Genggaman Cina
Flash News
Yusril: Jika Pulang, Reynhard Akan Ditempatkan di Nusa Kambangan
Kementerian Lingkungan Hidup Segel & Hentikan Kegiatan KEK Lido
Razman Arif Buat Ricuh Persidangan Hotman Paris di PN Jakut
Pengelola Klaim Kejati Jabar Keliru Sita Kebun Binatang Bandung
Panitia SNPMB Beri Kesempatan Finalisasi Terakhir Jumat Sore
Budi Djiwandono Bantah Prabowo Reshuffle Kabinet: Enggak Ada
Transjakarta Klarifikasi soal Video Mobil RI 24 di Lajur Busway
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
Polair Tetapkan 2 Tersangka Tambang Timah Ilegal, 1 WN Korsel
Baleg Luruskan Tatib DPR Terkait Pencopotan Pejabat
KPK: Upaya Tangkap Harun di PTIK Digagalkan Orang Suruhan Hasto
Respons TNI soal Tatib Baru DPR Terkait Pencopotan Pejabat
RS Polri Terima 16 Kantong Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza
KPK Sebut yang Berhak Copot Pejabat Hanya Presiden, Bukan DPR
RS Polri Identifikasi 2 Jenazah Terkait Pembunuhan di Bekasi