News - Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, mendorong partainya mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) sebelum Desember 2024 mendatang. Munas, kata dia, akan dibahas dalam rapat pleno penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum pengganti Airlangga Hartarto.
"Nanti Plt itu bertugas, yaitu untuk melaksanakan Munas. Kita targetkan nanti juga akan diputuskan di pleno. Akan tetapi, kalau pandangan saya pribadi harus sesegera mungkin, karena mengingat pendaftaran pilkada akan dimulai pada 27 Agustus. Jadi, sebelum itu harus sudah selesai," kata Dave di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024).
Menurut Dave, pendaftaran pilkada tak bisa dilakukan oleh pelaksana tugas ketua umum, tetapi hanya bisa dilakukan ketua umum defenitif.
"Karena, kan, untuk pendaftaran itu harus definitif tidak bisa Plt," ucap Dave.
Kendati demikian, kata Dave, meski surat rekomendasi ditandatangani oleh ketum defenitif, tetapi yang mengeluarkan surat rekomendasi ialah Plt ketua umum. Plt ketum juga bertugas mengawal pilkada, sebab tahapan ajang lima tahunan itu sudah berjalan.
"Peran untuk pilkada, ya, pasti karena, kan, proses untuk pilkada berjalan terus. Akan tetapi, walaupun nanti pada saat ketum definitifnya terpilih, beliau [Plt ketum) lah yang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut," tutur Dave.
Lebih lanjut, Dave berkata Munas Golkar dilaksanakan lebih cepat sebelum pilkada atau tidak, tergantung hasil rapat pleno. Ia sendiri mendorong Munas dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Kalau pandangan saya, ya, makanya nanti hasil keputusan kita lihat nantinya, terus juga ada pandangan-pandangan hukum juga dari sejumlah ahli hukum kita. Akan tetapi, kalau pandangan saya pribadi munas semestinya dilakukan dalam waktu dekat," ucap Dave.
Diwartakan sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, memastikan para wakil ketua umum partainya telah sepakat menunjuk Plt ketum dilakukan dengan musyawarah mufakat, dalam rapat pleno malam ini.
"Rapat pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat," kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Meutya berkata rapat pleno ini akan fokus pada agenda pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum Airlangga Hartarto sekaligus penentuan plt ketum. Selain itu, rapat juga dilakukan untuk menentukan jadwal Rapimnas.
"[Agenda ketiga] Penentuan jadwal Munaslub," tutur Meutya.
Airlangga mengatakan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Golkar. Ia tak lagi menjabat Ketum Golkar per Sabtu (10/8/2024). Menko Perekonomian itu mengaku mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan transisi pemerintah pusat dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjalan lancar.
"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," sebutnya dalam video yang diterima Tirto, Minggu (11/8/2024).
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Dave Golkar Sebut Heboh Akun Fufufafa Tak Pernah Dibahas di KIM
Masa Depan Golkar di Tangan Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
Tiga Kader Gugat Hasil Munas XI, DPP Golkar: Sudah Sesuai Aturan
Papan Nama Golkar DKI Dirusak Orang Tak Dikenal
Populer
Sawangan Amburadul, Kok Bisa Depok Raih Kusala Transportasi?
KSAD Usul Ahli Siber Sipil Jadi Tentara dengan Pangkat Tituler
Projo: Fufufafa Akun Palsu, Tapi Tak Akan Dibawa ke Ranah Hukum
Hasto: PDIP Sesali Tak Tes Psikologi Jokowi sebelum Jadi Walkot
Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4 Persen Mulai Januari 2025
Salah, Jackson Irvine Sebut Akan Bantai Timnas Indonesia 10-0
Eks Tahanan KPK Curhat Diminta Rp500 Ribu untuk Tebus Kabel Data
KIM Plus Kompak Tak Dukung Heru Jadi Pj Gubernur Jakarta Lagi
Flash News
Komisi IX Ingin Ada Sanksi Efek Jera soal Perundungan PPSD Undip
Dave Golkar Sebut Heboh Akun Fufufafa Tak Pernah Dibahas di KIM
IDI: Protein pada Susu Ikan Bisa Ditambahkan Setara Ikan Segar
Projo Rekomendasikan Dukungan Cakada di Sumatra, 85% dari KIM
Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4 Persen Mulai Januari 2025
Projo akan Undang Jokowi, Prabowo & Parpol KIM ke Kongres ke-3
KIM Plus Bersepakat soal Nama Pj Gubernur DKI, demi RK-Suswono?
Undip dan RS Kariadi Akui Adanya Praktik Perundungan di PPDS
RK Ingin Setarakan Akses Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas
OJK Jatuhkan Sanksi ke Asuransi Jiwasraya & Berdikari Insurance
Elite Golkar Soal Kabinet Zaken: Semua Kami Memiliki Ahlinya
Projo: Fufufafa Akun Palsu, Tapi Tak Akan Dibawa ke Ranah Hukum
Politikus Golkar: Anggaran Tak Bengkak Meski Menteri Bertambah
Pengurus Kadin Pusat Tolak Isu Munaslub: Menyalahi AD/ART
BPOM Terapkan 3 Lapis Pengawasan pada Produk Kosmetik