News - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di perairan Tangerang yang sempat menuai kontroversi di kalangan masyarakat, bukan diterbitkan di era kepemimpinannya. HGB tersebut, diketahui dikeluarkan pada 2023.
"Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk HGB. Karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024. Namun, tidak semuanya kita review, kecuali ada laporan," ungkap AHY usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Dijelaskan AHY, sejauh ini proses investigasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah berjalan untuk selanjutnya diputuskan apa yang harus dilakukan pemerintah. Dia pun enggan mengungkap apakah HGB itu diurus oleh pihak Agung Sedayu Group atau bukan.
"Yang kita dapat data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu, itu sudah berlaku sebelumnya. Ada juga ketentuan sebelum lima tahun kalau ada yang tidak sesuai atau cacat prosedur maupun materialnya, itu harus dievaluasi, bahkan dicabut, apakah itu SHM atau HGB," kata AHY.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kelompok nelayan terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.
Secara rinci, Staf Khusus Menteri KKP, Doni Ismanto Darwin, menyebut dua orang nelayan memenuhi panggilan pihaknya terkait pemasangan pagar yang terbentang di wilayah tersebut.
“Dua orang sudah memenuhi panggilan KKP terkait penyelidikan pada Selasa, 21 Januari 2025,” ungkap Doni saat dikonfirmasi Tirto melalui pesan singkat, Selasa (21/01/2025).
Meski demikian, Doni belum bisa menyebut identitas dari kedua nelayan yang telah memenuhi panggilan KKP itu. Kemudian, Doni juga tak menyebutkan materi pemeriksaan yang dilakukan lantaran proses penyelidikan masih berjalan.
“Materi penyelidikan tidak bisa kami ungkapkan, karena ini masih panjang, harus kami cek juga dengan temuan-temuan lainnya di lapangan,” ucap Doni.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Cak Imin Hingga SBY Hadiri HUT Gerindra di Hambalang, AHY Absen
Polemik Legalitas Pagar Laut
Munas PBNU: Kepemilikan Laut Haram, Jual Beli Karbon Dibolehkan
Potensi Ekonomi Biru Kepingan Surga Kalimantan Timur
Populer
Kisah Pemanfaatan Panas Bumi & Semangat Warga Kamojang
Polri Ungkap Modus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
24 Kepala Daerah Terpilih Absen Tes Kesehatan Sebelum Pelantikan
KPK Segera Ambil Tindakan Tegas ke Wali Kota Semarang
Pendiri Startup Kecilin Masih Hilang di Sekitar Pantai Bantul
Kisah Hilangnya Michael Rockefeller di Tanah Papua
BEM UI & BEM SI akan Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Hari Ini
Dua Penyidik Polda Sumut Peras Kepala Sekolah di Nias
Flash News
Nusron Bakal Berhentikan Pegawai BPN Bekasi di Kasus Pagar Laut
Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pembunuhan Lansia di Bekasi
KPK Panggil Kembali Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Kamis
Jawaban Aplikator Transportasi Daring Terkait Tuntutan THR Ojol
AMPHURI Minta Pemerintah Tak Legalkan Umrah Mandiri
Eks Pengacara Anak Bos Prodia akan Jalani Pemeriksaan Hari Ini
Mahasiswa di Bandung Tolak Efisiensi Anggaran: Menuju Kemunduran
RUU Minerba Sepakat Dibawa ke Paripurna untuk Jadi UU Besok
Partai Buruh Buka Peluang Dukung Prabowo di Pilpres 2029
Istana Respons Aksi Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Pedemo MBG
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Sebagai Tersangka Pekan Ini
Polisi Tindak 100 Travel Gelap Selama Operasi Keselamatan Jaya
Zarof Ricar Minta Dibebaskan dari Kasus Suap & Gratifikasi
Imigrasi Tangkap 3 WN Pakistan karena Pakai Dokumen Palsu