News - Anggota Bawaslu, Agustiani Tio F, selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019, yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan buron Harun Masiku.
Agustiani mengakui dicecar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menambahkan keterangannya pada berita acara pemeriksaan (BAP) saat dirinya masih berstatus tersangka dalam kasus ini.
"Tambahan BAP pertama," kata Agustianidi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2024).
Agustiani diperiksa selama kurang lebih selama 5 jam, terhitung sejak pukul 13.50 hingga 17.55 WIB.
Ia mengakui tak diperiksa secara bersamaan dengan mantan Komisioner Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, saat diperiksa penyidik KPK. Wahyu sendiri diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK, hari ini.
Sementara itu, Kuasa Hukum Agustiani, Army Mulyanto, mengatakan kliennya akan kembali diperiksa pada 8 Januari 2025 mendatang. Sebab, pemeriksaa terhadap Agustiani hari ini, belum tuntas dikarenakan sakit dan harus melanjutkan proses pengobatan.
"Nanti ya mas, kebetulan hari Rabu, kan, dijadwal ulang lagi, ya, Rabu ini. Karena kebetulan Bu Tio ini punya penyakit, kan, ya," kata Army kepada wartawan, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin
Army juga mengatakan pertanyaan penyidik masih seputar dengan Harun Masiku, meski KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk Hasto Kristiyanto.
"Pada prinsipnya kurang lebih sama seperti BAP yang sebelumnya. Artinya, pertanyaan pertanyaan situasional terkait Harun Masiku dan sebagainya. Jadi, enggak jauh di situasi itu, walaupun pemeriksaan ini berdasarkan Sprindik baru ya," tutur Army.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
KPK Siap Hadir Sidang Praperadilan Hasto Rabu Pekan Depan
KPK Belum Mau Ungkap Peran Djan Faridz di Kasus Harun Masiku
Rumah di Menteng yang Digeledah KPK Ternyata Milik Djan Faridz
KPK Bantah Ulur Waktu Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto
Populer
KPK Tak Ingin Penyelidikan Kasus Pagar Laut Sama dengan Kejagung
Prabowo Minta Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ini Alasannya
Siasat Cimahi menjadi Kota Tanpa TPA
Abraham Samad dkk Minta KPK Usut Suap Penetapan PIK 2 Jadi PSN
Kehadiran Fly Jaya dan Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Dilema Indonesia soal EBT Hanya Bikin Transisi Energi Kian Suram
Penjelasan BI soal Nilai Tukar Dolar AS Jadi Rp8.170 di Google
Flash News
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Megawati Akan Bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit
Pemerintah Kebut Regulasi Digital Anak, Kaji Batas Usia Medsos
Kemlu Tindak Lanjut Laporan Kasus Pemerasan WN Tiongkok
Menteri Hukum Yakin Ekstradisi Paulus Tannos Rampung Pekan Depan
Kapolri Tunjuk Brigjen Agus Jadi Kakorlantas Gantikan Irjen Aan
DPR & Pemerintah Sepakat RUU BUMN Dibawa ke Paripurna
Pramono Anung Ogah Ambil Pusing soal Pelantikan Gubernur Ditunda
Polisi Bebaskan WN Rusia yang Sempat Ditangkap Kasus Perampokan
Pramono Jamin Tak akan Izinkan ASN Jakarta Berpoligami di Eranya
Kepala Daerah Tunda Dilantik, Jabatan Pj Diminta Diperpanjang
Anggota TNI AD Aniaya Perempuan di Tangsel Hingga Tewas
DPR akan Gelar Rapat Ulang Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Guru Ngaji Banting Balita di Tangerang, Dalih Kesal Sama Korban
Komnas HAM Dorong SUHAKAM Investigasi Penembakan PMI di Malaysia