News - Evaluasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menemukan masih terdapat penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran. Nilainya terbilang besar, yakni 46 persen mereka yang menerima adalah masyarakat tidak berhak mendapatkan. Bahkan salah satu di antaranya adalah pejabat eselon I di lingkungan Bappenas.

"Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, aneh kan. Dan sampai sekarang Kemal (pejabat eselon I) masih terima,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa,dalam acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, (20/6/2024).

Sengkarut data penerima bansos ini menurut Suharso akibat buruknya sistem pendataan yang dimiliki oleh pemerintah. Temuan Bappenas mengenai salah alamat ini juga sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun lalu di Kementerian Sosial (Kemensos).

BPK menemukan beberapa penerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan (PKH) justru memiliki perusahaan yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 sampai dengan kuartal III di Kemensos, terdapat 815 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos PKH yang namanya terindikasi terdaftar di database Ditjen AHU. Nilai bansos tersalurkan ke KPM yang terindikasi memiliki perusahaan sebesar Rp1,19 miliar.

Temuan BPK lainnya yakni sebanyak 17.529 KPM yang telah meninggal dunia menerima bansos PKH sebesar Rp26,5 miliar. Kemudian, 725 KPM PKH terindikasi merupakan tenaga kerja dengan upah di atas UMP/UMK menerima bansos Rp785,6 juta, serta 13.841 KPM PKH dengan anggota keluarga pekerja upah di atas UMP/UMK menerima bansos Rp13,8 miliar

BPK juga melaporkan masih ada penyaluran bansos sembako kepada KPM PKH sebesar Rp113,14 miliar. Temuan itu didapatkan dari hasil analisis data KPM graduasi/non eligible dengan keterangan KPM mampu/berpenghasilan rutin di atas UMR.

Sengkarut data bansos ini sebenarnya bukan barang baru. Penyaluran bansos salah sasaran sempat menjadi pekerjaan rumah pertama Menteri Sosial, Tri Rismaharini, di awal menjabat ketika menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bansos Covid-19.

Saat itu, Risma menemukan bansos justru masih diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan jumlahnya mencapai 31.624 PNS yang aktif terdaftar. Rinciannya sebanyak 28.965 PNS dalam data tersebut masih aktif menjabat, sisanya 2.659 merupakan pensiunan.

Berdasarkan temuan Kemensos, angka tersebut tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. PNS yang mendapat bansos diketahui berprofesi sebagai dosen, PNS, hingga tenaga medis. Program bansos yang didapat terdiri dari Bansos Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Cakupan bansos itu ternyata tidak prioritas untuk masyarakat miskin, 40 persen masyarakat ke bawah. Otomatis banyak PNS atau tidak berhak terima. Banyak kurang pas,” ujar Senior Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, saat dihubungi Tirto, Kamis (20/6/2024).