News - Peretas yang sempat membocorkan data kependudukan Indonesia, Bjorka, kembali beraksi. Kali ini dia diduga membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdapat di basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di antara jutaan data tersebut terdapat NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Tidak hanya itu, ada pula data NPWP milik Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo,segera melakukan evaluasi.

“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalan ini,” kata Sri Mulyani saat ditemui awak media,usai Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Selain evaluasi, Sri Mulyani juga telah meminta Suryo Utomo bersama tim teknologi informasi (TI) untuk memberikan penjelasan rinci kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak, Suryo Utomo, dengan singkat mengatakan bahwa ia akan meneliti dulu dugaan kebocoran data yang dilaporkan oleh warganet di media sosial.

“Kami teliti dulu, nanti kami update,” ucap Suryo.

Pernyataan serupa disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti. Menurutnya, saat ini DJP tengah melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data NPWP.

“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Dwi melalui aplikasi perpesanan kepada Tirto, Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, peneliti dari Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui akun X menyampaikan, 6,6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Bersama NPWP, data Nomor Identitas Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, alamat email, dan lainnya juga turut dibocorkan.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & Menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis Teguh melalui akun X, @secgron.

Berdasarkan temuan Teguh, terdapat 10 ribu sampel di dalam daftar yang tersedia di forum ilegal. Pada unggahannya, dia juga menyertakan daftar berisi 25 nama teratas yang terdapat di dalam 10 ribu sampel yang ada.

Nama Jokowi duduk di urutan paling atas. Diikuti nama anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Di bawahnya, tertera nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga ada di dalam daftar tersebut bersama nama Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, serta data pejabat pemerintah lainnya.

“Field di dalam sampel: NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum,” tulis teguh.