News - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengatakan ribuan sekolah swasta di DKI Jakarta akan bergabung dalam program biaya sekolah gratis. Program ini rencananya akan diterapkan pada 2025.

“Soal sekolah swasta gratis ada 2.176 sekolah swasta nanti akan gratis," ucapnya dalam keterangan yang diterima, Senin (19/8/2024).

Politisi PDIP ini mengatakan, meski ada ribuan sekolah swasta yang ikut program itu, ada pula sekolah swasta yang menolak mengikuti program sekolah gratis. Berdasarkan data, setidaknya ada 415 sekolah swasta yang memilih tak mengikuti program tersebut.

Kata Jhonny, Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menandatangani perjanjian atau momerandum of understanding (MoU) terkait pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu, ia berharap penerapan sekolah gratis tidak berdampak pada kebijakan program bantuan sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sebab, Jhonny menilai banyak mahasiswa yang masih memerlukan bantuan tersebut.

“Saya melihat banyak program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dikurangi, termasuk KJMU. Padahal efek dari KJMU itu tidak kita lihat sekarang, tetapi nanti 15-20 tahun yang akan datang,” ucapnya.

“Saya khawatir kalau kita tidak perhatikan hal-hal ini nanti disparitas antara orang kaya, orang pintar dengan orang miskin itu semakin senjang di Jakarta ini,” lanjut dia.

Jhonny mengingatkan bahwa APBD dan APBN harus dikucurkan untuk bantuan sosial bidang pendidikan. Bantuan boleh pemerintah itu dinilai bisa mengurangi kesenjangan sosial, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta.

“kita semua paham bahwa APBD dan APBN itu punya fungsi distributif yaitu bagaimana melalui APBD itu kita bisa mengurangi kesenjangan melalui subsidi, termasuk dalam hal ini beasiswa,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah meminta rekomendasi kepada Kemendikbudristek terkait rencana biaya sekolah swasta gratis.

Pemprov DKI Jakarta, kata Heru, juga sedang mendata sekolah swasta se-DKI untuk program tersebut.

"Nah, yang swasta ini sedang kita data dengan Dinas Pendidikan [DKI]. Kita minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan [sekolah swasta] mana yang kita berikan gratis," ucapnya kepada awak media, Jumat (2/8/2024).

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini memastikan, biaya sekolah swasta gratis akan tepat sasaran. Dengan demikian, sekolah swasta yang dinilai mampu tidak akan diberikan bantuan untuk biaya sekolah gratis.