News - Menilik kasus-kasus korupsi terbesar tahun 2024, terlihat bahwa praktik korupsi di Indonesia masih subur, dengan upaya pemberantasan korupsi yang terlihat masih stagnan. Terlebih, kondisi ini diperkeruh dengan elite politik dan pejabat dari tingkat pusat serta daerah yang terciduk melakukan rasuah.

Tak heran, berdasarkan laporan dari Transparency International Indonesia (TII) teranyar pada tahun 2023, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 34–sama dengan tahun sebelumnya. Peringkat Indonesia juga menurun dari 110 menjadi 115 dari 180 negara yang dilibatkan dalam survei tersebut.

Keterlibatan elite politik dalam kasus korupsi mengindikasikan adanya masalah sistematis yang menyuburkan praktik korupsi di pemerintahan, hukum, dan budaya politik di Indonesia. Aksi lancung para elite politik berdampak signifikan bagi stabilitas sosial dan ekonomi, dan semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan.

Di survei lembaga Indikator Politik Indonesia pada 18-21 Februari 2024, misalnya, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mengalami penurunan. Sebelum pemilu, kepercayaan publik ke Jokowi mencapai 78,6 persen, tapi menurun menjadi 76,6 persen usai pemilu. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah penegakan hukum yang dianggap masih kurang.

Terlebih, kepentingan politik masih sering memperkeruh proses penegakan hukum dalam praktik pemberantasan korupsi. Politisasi praktis bakal menggerus efektivitas pemberantasan korupsi dan merusak persepsi publik terhadap sistem hukum.

Ketika proses hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik, keadilan menjadi terdistorsi, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas lembaga penegak hukum. Skor 34 Indonesia di laporan TII menunjukkan bahwa Indonesia masih masuk di kategori negara dengan keadaan “Korupsi Tinggi hingga Menengah”. Negara dengan di kategori ini menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi tentang masalah korupsi, namun kerap terbentur tantangan. Proses hukum hadir, tetapi tidak selalu diterapkan secara adil atau konsisten.

Kasus-Kasus Korupsi Besar 2024

Tahun 2024 memang dipenuhi dengan kasus-kasus korupsi yang memantik perhatian dan kegeraman publik. Atensi publik terpusat pada besarnya duit haram pada kasus-kasus ini, aktor-aktor yang terlibat, skandal yang akhirnya mengungkap borok lain, hingga intrik politik kekuasaan yang menyelubungi kasus-kasus ini. Kondisi ini ini menegaskan bahwa tuntutan publik untuk menyelesaikan kasus-kasus rasuah secara transparan dan adil begitu besar.

Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (24/12/2024) sore, akhirnya menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022, Wahyu Setiawan.